Status profesional yang dimiliki ribuan guru di Sulut, kini mulai dipertanyakan kredibilitas-nya. Di Manado, Selasa (1/11) Komisi X DPR melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sulut.

         Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Utut Adianto (F-PDIP) secara tegas menyebutkan saat ini kebanyakan guru profesional hanya mengejar tunjangan sertifikasi untuk peningkatan status sosial diri secara pribadi dan bukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

“Pak kadis, bagaimana dengan guru-guru penerima sertifikasi di Sulut? Kami lihat kebanya-kan guru-guru sekedar dapat uang dan tidak ada peningkatan kualitas atau etos kerja para guru itu. Ke-banyakan hanya mengejar uang saja,” kata Utut di hadapan Plt Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Dik-nas) Sulut Drs Star Wowor MSi.

Tidak hanya Utut, sejumlah personil Komisi X lainnya pun ikut menyorot hal yang sama, di antaranya Dedi Gumelar (F-PDIP) dan Harpia (F-PG) meminta pemerintah untuk tegas dengan lebel profesional yang dimiliki seorang guru. “Tunjangan sertifikasi diberikan untuk meningkatkan kinerja guru dalam memberi pelajaran kepada anak didik di kelas, sekarang bayak guru yang justru semakin malas bekerja atau malah memberi uang kepada guru lain untuk menyelesaikan tugasnya. Semoga di Sulut, tidak ada guru yang demikian,” kata Dedi.

Selain membahas soal tunjangan sertifikasi guru, rombongan Komisi X yang datang berjumlah 12 orang kemarin juga sempat membahas soal ketersediaan guru di daerah, peningkatan kualitas guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), fasilitas belajar, pengelolaan perpustakaan di daerah, serta pandangan Diknas Sulut terkait pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

Seperti diketahui, jumlah guru di Sulut saat ini mencapai 25.691 guru yang terbagi 93 guru SLB, 1.443 guru TK, 14.210 guru SD, 5.914 guru SMP, 2.759 guru SMA dan 1.272 guru SMK. Meski de-mikian, Sulut masih kekurang-an 7210 orang guru, yaitu 72 guru SLB, 723 guru TK, 3.502 guru SD, 1.918 guru SMP, 764 guru SMA, dan 231 guru SMK.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sulut Star Wowor menjelaskan hasil pendidikan terhadap Human Development Indeks (HDI), jumlah siswa, kondisi ruang belajar dan kebutuhan sarana pembelajaran di setiap kabupaten/kota, angka sisa melek huruf di Sulut, perkembangan hasil UN, serta sejumlah permasalahan yang ditemui untuk diteruskan Komisi X ke pemerintah pusat.

“Sejumlah permasalahan yang kami temui seperti terbatasnya fasilitas pembelajaran yang multi media, adanya daerah yang belum dapat mengakses fasilitas pemerintah secara gratis dengan tidak tersedianya fasilitas infrastruktur di daerah, masih belum meratanya penyebaran tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas professional, dan lain sebagainya,” jelas Wowor.

Dalam kesempatan yang sama, Komisi X memberi pujian kepada Wowor atas kelengkapan data yang disiapkan. “Dari sejumlah daerah yang kami kunjungi, data paling lengkap ada di Sulut. Dan terima kasih atas kesiapannya,” puji Utut.

Sebelumnya Komisi X sempat melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah di antara-nya PAUD di kleak, SMP 7 Manado, SMAN 8 Manado, dan SMA Kr YPKM Ma-nado. “Kami minta Diknas Sulut terbuka mengenai hal-hal apa saja yang perlu kurang dan perlu diperbaiki sehingga kami dapat memperjuangkannya di pusat,” harap Utut.(nt)